Pada kamis, 9 Oktober 2025, di Room VIP Bandara Mopah Merauke, tampak Pimpinan Daerah Provinsi Papua Selatan, Bpk. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST.,MT yang di dampingi FORKOMPIMDA Provinsi Papua Selatan, bersama Kepala Dinas DukcapilPmk PPS dan Tim Teknis Tata Kelola Aplikasi SIAK Plus OAP Dukcapil Kemendagri yang telah tiba duluan di Merauke. Tepal jam 8.00 wit, Pesawat Lio Air dari Jayapura mendarat di Bandara Mopah Merauke. Telah siap di depan Room VIP Bandara Mopah Merauke, grup tarian kreasi generasi muda Papua Selatan dari Sanggar Tari Saringga Merauke, khusus untuk menyambut tamu negara terdiri dari 5 Orang Anak Laki dan Perempuan, Penari Asli Papua Selatan, yang tampil dengan formasi keunikan dan keindahan seni motif dan atribut budaya Papua Selatan, yang disediakan alam dan memuliakan ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta di Bumi Animha, dengan iringan alunan bunyi tifa khas merauke, mulai menari disamping Bpk. Apolo Safanpo dan rombongannya menyambut kedatangan tamu negara Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Bpk. Muhammad Nuh Al-Azhar, MSc.,CHFI.,CEI.,ECIH yang baru saja tiba bersama Bpk. Angga Setiawan, S.STP.,M.Si (KaSubBag. Tata Usaha Direktorat PIAK Dukcapil Kemendagri). Dengan gerakan tari mengelilingi tamu negara yang ada, maka tiba saatnya mahkota kehormatan di sematkan oleh Bpk. Apolo Safanpo ke kepala Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Kemendagri, yang kemudian dilanjutkan berjalan memasuki ruang VIP Bandara Mopah silahturahmi sejenak sambil menikmati sajian kue dan minum sarapan pagi ala merauke, sebelum menuju ke Swissbell Hotel Merauke.

Dari ruang transit di Lobi Swissbell Hotel, Bpk. Gubernur Papua Selatan didampingi Bpk. Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama FORKOMPIMDA PPS dan Romboingan beriiringan bergerak memasuki ruang kegiatan SOSIALISASI DAN BIMTEK TATA KELOLA APLIKASI SIAK PLUS OAP, dengan Thema : "Sinergitas Percepatan Pendataan Orang Asli Papua di Provinsi Papua Selatan", yang disambut hangat oleh para undangan Pejabat OPD Provinsi dan Kabupaten Se-Provinsi Papua Selatan, Peserta Bimbingan Teknis Tata Kelola Aplikasi SIAK Plus OAP dari Dinas Dukcapil Se-Provinsi Papua Selatan yang terdiri dari Kabid. PIAK, Administrator Database App. SIAK Terpusat dan Operator Komputer.

Ketua Panitia Penyelenggara, Ibu. Hermina Ewenkos, S.Pd.,M.AP (Kadis. DukcapilPmk PPS) dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan ini di selenggarakan adalh untuk menyamakan persepsi dan mind-set serta sinergitas sumber daya berbasis kampung agar para Pimpinan Daerah dapat menyepakati langkah-langkah operasional percepatan pendataan dan perekaman Orang Asli Papua (OAP), menguatkan koordinasi lintas daerah dan lintas sektor dalam ekosistem kependudukan dan catatan sipil, dan merumuskan strategi kolaboratif antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Pusat, serta Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur Dinas Dukcapil Se-Provinsi Papua Selatan.

"Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Para Bupati serta Dinas Dukcapil dan jajarannya, karena sesuai hasil monitoring dan informasi Dinas DukcapilPmk Provinsi papua Selatan, ada semangat pelayanan dari hati kita sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, serta Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua telah mengambil kebijakan dan melakukan upaya-upaya pendataan Orang Asli Papua di wilayahnya dalam layanan jemput bola yang dilakukan Dinas Dukcapil Se-Provinsi Papua Selatan, namun belum optimal dan terbatas dengan tantangan kurangnya kepedulian masyarakat kita untuk tertib administrasi kependudukan, minimnya biaya operasional, kondisi geografis dan topografis, demografis dan kondusifitas keamanan, kemahalan transportasi, minimnya dukungan peralatan teknis, akses internet dan kapasitas bandwidth yang tidak memadai untuk implementasi Aplikasi SIAK Terpusat di kampung-kampung dan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Kami Pimpinan Daerah Provinsi Papua Selatan mendukung upaya percepatan pendataan Orang Asli papua secara bertahap sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, searah dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat segera dituntaskan di Provinsi Papua Selatan, agar secara digitalisasi penduduk kita, terutama Orang Asli Papua yang belum teregistrasi dapat segera memiliki NIK dan KTP-elektronik serta Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan terlayani dokumen kependudukan terupdate lainnya untuk mudah mengakses pelayanan publik yang disiapkan pemerintah, terutama pelayanan pada 9 (sembilan) Prioritas Aplikasi SPBE Terintegrasi melalui INA Digital nantinya, yang berdampak pada perbaikan peningkatan kesejahteraan masyarakat", ujar Bpk. Apolo Safanpo dalam sambutannya.

Setelah membuka dengan resmi kegiatan sosialisasi ini dengan pemukulan tifa bersama, pada kesempatan ini, Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Kemendagri, Bpk. Muhammad Nuh Al-Azhar bersama Bpk. Apolo Safanpo melauncnhing Web Site Dinas DukcapilPmk Provinsi Papua Selatan dengan Nama Sub-Domain www.dukcapilpmk.papuaselatan.go.id, yang akan dibagi pakaikan dengan berbagai informasi layanan adminduk dan pemberitaan serta informasi Aplikasi Dashboard Data Kependudukan Provinsi Papua Selatan, dan inovasi lainnya yang terintegrasi dengan database berbasis web, sebelum akhirnya diakhiri dengan foto bersama karena Gubernur Papua Selatan akan segera meninggalkan tempat kegiatan ini karena ada agenda daerah penting lainnya lagi.

Acara di lanjutkan dengan Presentase Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Kemendagri, Bpk. Muhammad Nuh Al-Azhar, MSc.,CHFI.,CEI.,ECIH yang sangat dinanti-nantikan oleh para undangan dan peserta, beliau menekankan bahwa saat ini di era digitalisasi, melalui layanan administrasi kependudukan, kepemilikan NIK, KTP-el dan IKD sudah menjadi hal yang utama dalam tertib adminduk, sehingga setiap masyarakat dengan mudah dan aman mengakses setiap pelayanan publik yang di siapkan pemerintah. Data OAP harus segera terpilah dalam SIAK Plus OAP sehingga dengan mudah tersaji sebagai salah satu variabel dalam perhitungan Dana OTSUS, serta menjadi target untuk penerima manfaat Dana OTSUS. Banyak pertanyaan dan solusi dalam sharing session. Kesempatan diakhir presentasinya, melalui Tim Teknisnya dipraktekkan show kepemilkikan KTP elektronik Orang Asli Papua dalam IKD untuk para undangan dan peserta bimtek Orang Asli Papua, dan hal ini terjadi juga untuk Kepala BP3OKP dan Ketua MRP PPS telah memiliki dokumen OAP di maksud sebelum memberikan materi lanjutan sebagai Narasumber.

Setelah istirahat siang, kegiatan dilanjutkan dengan pemateri dari Kepala BP3OKP, Ketua MRP PPS dan BAPPERIDA PPS yang memperkuat upaya Sinergitas Percepatan Pendataan Penduduk Orang Asli Papua di Provinsi Papua Selatan, dan dalam sharing session berbagai pertanyaan dan respon baik oleh para Narasumber, juga kepastian produk hukum PERDASI dan PERDASUS yang sementara dalam proses, yang erat kaitannya dengan kriteria Orang Asli Papua di Provinsi Papua Selatan ini.

Di akhir pertemuan pada kegiatan sehari ini, di rumuskanlah komitmen rencana tindak lanjut (RTL) yang di tandatangani oleh para pejabat ataupun perwakilan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebelum ditutup oleh Bpk. Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama Kadis. DukcapilPmk PPS, Kepala BP3OKP dan Ketua MRP PPS. (Red By Admin)